EXECUTION OF CONVICT CONFISCATED EQUIPMENT GOODS OF HUMAN TRAFICKING

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Undang-Undang memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan dalam hak restitusi guna ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku. Restitusi dihitung LPSK lembaga mandiri obyektif menilai materil nilai restitusi. Rumusan masalahnya meliputi pengaturan terkait orang, ideal optimalisasi pembayaran dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor perkara orang. Penelitian ini penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual. Hasil menunjukkan telah mengatur mengenai mekanisme juga aturan teknis itu sendiri. Namun terkendala pelaksanaan eksekusinya karena terpidana lebih memilih untuk menjalankan pengganti berupa kurungan jaksa penuntut umum belum pernah mendapat perintah pengadilan melakukan upaya paksa penyitaan setelah putusan berkekuatan tetap. Pengaturan yaitu mengoptimalkan konsinyasi tidak terbatas uang tunai melainkan harta kekayaan mengantisipasi kesulitan pengadilan.